Alasan TKI Sering di Deportasi

Berbicara mengenai buruh migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) rasanya tak kunjung usai. Bagaimana tidak, tiap tahun  ratusan TKI dipulangkan karena tak memiliki pasport. Bahkan sepanjang tahun 2018 terdata 105 orang meninggal dunia. 

Untuk Kabupaten Lembata, sebanyak 4 TKI meninggal. Diantaranya, terbanyak bekerja di Malaysia. Penyebab TKI non prosudural dan deportasi sering dilakukan oleh Pemerintah Malaysia, salah satu adalah penahanan pasport oleh majikan. 

Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilo mengatakan, Malaysia mempunyai langkah penanganan TKI non dokumen. Diantaranya pemutihan, pedaftaran kembali, rasia, penangkapan, pemenjaraan dan deportasi. 

“Itu sudah menjadi agenda rutin pemerintah Malaysia. Tanpa kita sadari TKI kita sudah menjadi korban trafficking,” ungkapnya  kepada oranglembata.com.

Saat terlibat masalah, TKI lebih memilih melarikan diri lalu mencari perlindungan. Dalam kondisi tersebut sering kali mereka tidak membawa dokumen. Menurut Konferensi Anti Trafficking seharusnya TKI, diperlakukan sebagai korban. 

Namun sebaliknya, di Malaysia TKI dianggap sebagai kriminal dan melanggar undang-undang imigrasi karena tidak memiliki dokumen lengkap. "Dokumen mereka ada, hanya ditahan oleh majikan mereka,” tambahnya.

Pihak perwakilan Indonesia di Malaysia seharusnya mensosialisasikan kerentanan tersebut kepada para TKI. Bahkan jika ada korban, harus dilaporkan ke Pemerintah Malaysia. 

“Sebenarnya, yang menyalahi aturan adalah majikan. Dalam MoU Indonesia dan Malaysia, tidak boleh lagi ada penahanan paspor oleh majikan. Paspor seharunya dipegang oleh tenaga kerja,” tambahnya.

Pada tahun 2006 lalu kesepakatan antara Indonesia-Malaysia memang melegalkan majikan memegang paspor milik buruh migran. Namun, dalam Memorandum of Understanding (MoU) terbaru, sepakat jika tindakan menahan paspor tenaga kerja dinyatakan ilegal. 

Jika melihat kondisi yang selama ini terjadi, MoU tersebut belum dipahami oleh majikan dan TKI. Penahanan paspor TKI ini dikhawatirkan bisa menimbulkan kerentanan pelanggaran HAM bagi buruh migran. Terutama bagi wanita dan anak-anak. 

Penahanan paspor oleh majikan ternyata, bukan hanya terjadi pada buruh migran asal Indonesia di Malaysia. Namun, beberapa negara lainnya masih melakukan tindakan tersebut. 

“Perwakilan Indonesia di Malaysia seharusnya bisa memberikan sosialisasi.Karena ini menyangkut dengan HAM para buruh migran. Seharusnya ini menjadi perhatian,” tegasnya.

Wakil Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Yunianti  Chuzaifah, mengatakan, dari hasil kajian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, Warga Negara Indonesia (WNA) yang memilih menjadi TKI merupakan korban tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Alasan lainnya adalah, migrasi kultural atau ingin bertemu dengan keluarga di nagara lain. Selain itu, mereka sudah menjadi korban trafficking karena dijebak oleh tetangga maupun orang terdekat. 

Sedangkan moratorium ketenagakerjaan, kata Yuni ideal adalah perlindungan pemerintah harus bertarget, ada upaya agresif, upaya lebih serius dan melihat reformasi yang didesak oleh negara lain.

Namun, jika moratorium hanya mencegah orang bermigrrasi, itu tidak bisa dilakukan. Alasanya, karena melanggar hak orang bermobilitas dan kenyataanya kata Yuni, perempuan ingin bekerja  kemana saja. Melihat kondisi ini, pihaknya mendorong  pembuatan analisa perlindungan yang lebih kooperatif dengan menimbang kekerasan terhadap anak dan perempuan.  

“Kalau sekarang saya mulai melihat perubahan kebijakan yang lebih positif-protektis, tapi tingkat kejahatan juga lebih tinggi dan lebih keras,” tegasnya.

Kemudian, terkait dengan regulasi dinilainya harus menjadi regulasi yang dipahami dan diimplementasikan dari tingkat atas hingga ke daerah. Karena saat ini undang-undang yang lebih diperhatian adalah korupsi dan trafficking. (***)

 


Author
Ayu Zanita
Penulis Editor

Ayu Zanita

You May Also Like