Hak Anak Donw Syndrome yang Terlewatkan


Down Syndrome adalah kelainan genetik akibat kelebihan kromosom. Mengutip ragam difabel yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, down syndrome masuk kategori difabel intelektual. Kendati memiliki keterbatasan, anak dengan down syndrome mempunyai kelebihan, yakni meniru.

Meski begitu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Bidang Sosial dan Anak Dalam Situasi Darurat, Susianah Affandy, mencatat hingga Juni 2019 terdapat 64 anak yang hak-haknya tidak dipenuhi karena masalah sosial. Hasil pengawasan KPAI terhadap keberadan anak down syndrome, sebagai berikut :

1. Anak Down Syndrome di abaikan oleh masyarakat 

Tidak sedikit anak down syndrome yang mengalami pengabaian di masyarakat, bahkan hadirnya dianggap aib keluarga. Penanganan anak down syndrome dilakukan pemerintah dengan pendekatan charity atau belas kasih, sehingga ditempatkan dalam tugas dan fungsi kementerian Sosial RI. Menurut KPAI pemerintah seharusnya mengubah paradigma charity dengan paradigma pemenuhan hak. Sehingga semua Lembaga memiliki tugas dan fungsi dalam pemenuhan hak mereka, mulai dari catatan sipil, kesehatan,  pendidikan dan pengasuhan. 

2. Anak down syndrome berbeda dengan anak disabilitas lainnya 

Tak seperti tuna rungu wicara dan tuna netra yang bisa mengidentifikasi dan menjelaskan dirinya kepada orang lain. Sebaliknya anak down syndrome tak dapat mengenali dirinya. Keterbelakangan IQ, fisik, mental dan daya tahan tubuh yang lemah menyebabkan anak-anak ini memiliki masalah perkembangan psikomotor. Mereka berisiko tinggi mengalami congenital defeacts dan organic disorder seperti celiac disease, hipertiroidism, gastrointestinal defeacts dan masalah pendengaran.

3. Kemandirian anak down syndrome sangat ditentukan oleh pengasuhan orang tua dan keluarga 

Sebagian besar keluarga dengan anak down syndrome patah arang dalam pengasuhan. Temuan KPAI terdapat dua penyebab orang tua  membiarkan anak down syndrome tumbuh ala kadarnya. Diantaranya, kurang pengetahuan soal pengasuhan dan pemenuhan hak-hak anak dissabilitas. Faktor inilah yang menyebabkan ketika dewasa mereka tidak memiliki kemandirian mulai dari merawat dirinya (mandi, makan, ganti baju dll) hingga menjalankan fungsi sosialnya. Faktor kedua, kemiskinan. Anak down syndrome membutuhkan sarana dan prasana dalam proses tumbuh kembang dan pemenuhan haknya. Di pedesaan, kehadiran anak down syndrome oleh sebagian besar masyarakat kerap kali dianggap sebagai aib, kutukan sehingga kebanyakan orang memilih menyekap (memasung) mereka.

4. Rentan di bully 

Anak down syndrome ketika berada di sekolah dan lingkungannya banyak mengalami bullying, mengakibatkan mereka menarik diri dari teman dan sekolah. 

5. Anak-anak down syindrom sangat rentan menjadi korban kekerasan seksual

Keterbatasan mental menyebabkan mereka tidak mampu mengenali reproduksinya. Hasil pengawasan KPAI, tindak pidana kekerasan seksual  terhadap anak down syindrom, banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Baik dari keluarga maupun tetangga. Kasus kekerasan seksual menimpa anak down syndrome di Pontianak pada Juni 2019 dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada bulan April 2019 di Desa Ngrejo, Tanggunggunung, Tulungagung, anak down syndrome menjadi korban kekerasan seksual sampai melahirkan. Kejadian ini juga terjadi di Lamandai, Kalimantan Tengah dan beberapa daerah lainnya yang tidak dipunlikasi oleh media massa. (***)

Author
Ayu Zanita
Penulis Editor

Ayu Zanita

You May Also Like