Sejarah Kebudayaan Dolu, Kedang


Pemangku adat merupakan sebuah kelompok masyarakat adat yang dipercayakan sebagai pengurus hak-hak dan kewajiban masyarakat adat. Kelompok-kelompok ini telah ada di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Untuk itu pada saat kemerdekaan pemerintah indonesia menyadari bahwa kemerdekaan yang terjadi di Negara Republik Indonesia juga merupakan perjuangan dari masyarakat-masyarakat adat ini. Yang kemudian mereka bersatu di masing-masing daerah untuk bersama berjuang merebut kemerdekaan.

Dalam perjalanan Republik Indonesia, masyarakat adat dan hak ulayat diakui oleh Negara dan diatur dalam : UUD 1945 (Amandemen Kedua) Pasal 18 B ayat (2) menyebutkan; “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pasal 28i ayat (3) UUD 1945 (Amandemen Kedua) menyebutkan; “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”;

Sedangkan hak ulayat merupakan kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Masyarakat Adat Menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada Kongres I tahun 1999, adalah: "Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya”.

Sebelum Belanda tiba di Kedang, Riang Bara’ Marisu’ sudah diangkat oleh perwakilan 44 kampung yang ditandai dengan sumpah minum darah, tempatnya berada di Lea’mareng, disamping lapangan sepak bola - Dolu. Tujuannya untuk mempertahankan wilayah atau kedaulatan Kedang untuk tidak dikuasai oleh Belanda. Maka diangkatlah Riang Bara’ Marisu sebagai Kapitang Kedang saat itu oleh perwakilan 44 kampung dengan cara sumpah minum darah. Riang Bara’ Dolu yang diangkat adalah untuk menghalau Belanda kala itu, beda dengan Riang Bara’ atau kerajaan domestik lain yang bersekutu dengan Belanda untuk melawan Portugis. Maka bagi kerajaan-kerajaan domestik lain yang bersekutu dengan Belanda saat itu dipandang sebagai bentuk pengkhianatan. Maka oleh Soekarno, yang dikatakan pahlawan adalah orang-orang yang dengan gagah-perkasa melawan Belanda, bukan bersekutu dengan Belanda untuk melawan Portugis.

Istanah Riang Bara’ Marisu’ masih terjaga hingga kini dibukit Leu Lai – nampak indah terlihat dari arah laut. Pembuatan istanah Riang Bara’ Marisu’ dikenal dengan istilah ’Sayang Leu Wayang – Soba’ Hoba’ Matang’, artinya penyusunan tembok istanah Riang Bara’ Marisu’ saat itu hampir tidak bisa disusun atau dibangun oleh 44 kampung yang hadir, tiap kali disusun batu tetap runtuh kecuali dari kampung Leu Wayang yang meletakkan dasar dan dari kampung Hoba’ Matang yang menyusunnya (susunan batu).

Sumpah minum darah adalah bentuk pengukuhan perwakilan dari 44 (Empat Puluh Empat) kampung bertempat di Lea’ Mareng. Riang Bara’ Marisu’ beristrikan Ema’ Hering asal dari Boleng – Adonara. Kehendak pembuatan istanah Riang Bara’ Marisu’ dibukit Dolu Leu Lai bermaksud agar saudara-saudara dari istrinya Riang Bara’ Marisu (Ema’ Hering) datang dari Boleng – Adonara dapat melihatnya dari kejauhan – laut lepas.

Author
Pito Keraf
Penulis Senior

Pito Keraf

You May Also Like